Berharap Kesejahteraan dari Kerusakan Sumber Daya Alam di Pangkep

Tak sedikit masyarakat yang berasumsi bahwa seburuk-buruknya orde baru, namun ada stabilitas politik, ekonomi, dan Indonesia menjadi negara yang sangat dihormati oleh negara lain. Sekarang, Malaysia sebagai negara yang pernah “belajar” pada bangsa Indonesia, sudah beberapa kali “menghina” kita dengan mengklaim beberapa dari kebudayaan kita. kemudian, yang paling memilukan, belum lama ini Malaysia merebut Ambalat dari kedaulatan Indonesia.

Setelah reformasi, kesejahteraanpun tak kunjung datang, masyarakat justru semakin bingung, karena penderitaan tidak juga berujung. Disatu sisi masyarakat disuguhkan praktek-praktek dari elit politik korup di negeri ini yang bergelimang materi, dan kebal. Kebal dari hukum, kebal dari norma-norma sosial yang sejak lama dianut oleh masyarakat. Ironisnya hukum menjadi sangat kaku bila berhadapan dengan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Sumber Daya Alam dan Bencana Industri

Sumber daya alam yang kaya ternyata bukan menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Sumber daya alam yang kaya justru menjadi awal dari bencana yang berkelanjutan dan mengancam kehidupan. Bukan hanya saat ini, namun jauh lebih sengsara anak cucu kita nantinya.

Sejak SD kita didorong dan dianjurkan untuk menjaga alam oleh guru-guru yang mengajarkan kita berbagai hal. Salah satu praktek yang sering disampaikan adalah tidak membuang sampah sembarangan, karena kalau tidak, orang bisa jatuh saat berjalan hanya karena kulit pisang. Dari situ kita juga dianjurkan untuk menanam tanaman dan merawatnya.

Antara Kerja-kerja dan Fungsi Parpol

Dalam UU Partai Politik Tahun 2008, Pasal 10, Ayat 2, poin c dikatakan; Tujuan dibentuknya Partai Politik antara lain untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Realitasnya, banyak partai politik yang memang membangun etika dan budaya berpolitik, namun tidak sedikit diantaranya justru memberikan contoh kurang baik di masyarakat. Sehingga terkesan, politik itu kotor. Hal tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban partai politik yang juga disebut dalam UU ini, bahwa partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik dan menjujung tinggi aspirasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.

Sisi Lain Pendaftaran Sekolah Demokrasi Pangkep Angk.II

Beberapa minggu yang lalu, ada kisah menarik di tengah-tengah rekrutmen peserta Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan ke Dua. Salah seorang pendaftar adalah seorang ibu yang ikut dalam salah satu wadah organisasi keislaman tertentu di Kab. Pangkep. Sehari sebelum hari penutupan pendaftaran, Ibu tersebut datang ke sekretariat sekolah demokrasi Pangkep. Dengan nada terburu-buru dia bertanya, “apakah masih bisa kasih masuk formulir, saya terlambat mendapatkan informasinya, karena baru di tanya teman”.

Beberapa hari sebelum Ibu ini datang, penyelenggara sebenarnya telah melaksanakan seminar sosialisasi dan mengundang banyak stakeholder di Kabupaten Pangkep. Soal sosialisasi informasi pendaftarannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan lebih dari satu bulan.