Menuliskan cerita, merajut asa. Mendobrak kemapanan dengan fakta, menuju demokrasi seutuhnya.

Rabu, 25 Maret 2015

Mendorong Penguatan Parpol Melalui Sekolah Demokrasi Gowa



  Menyimak komentar calon peserta sekolah demokrasi Gowa 2015 pada saat seleksi peserta 15-16 Maret yang lalu memberikan asa bagi perubahan mutu demokrasi di Kab. Gowa. Peserta yang notabene berasal dan berdomisili di Kab. Gowa memberikan komentar dan gagasannya yang menarik untuk perubahan kesejahteraan masyarakat Gowa ke depan.

Dengan kata lain, peserta umumnya mengetahui baik buruknya dinamika demokrasi di Kab. Gowa, bahkan tak jarang peserta menyampaikan argumentasi mereka disertai dengan data-data hasil pengamatan langsung maupun data-data ilmiah lainnya. Pun demikian mereka faham betul, masih harus melewati kerikil terjal nan tajam untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di Kab. Gowa.  Bukan hanya karena persoalan di level pengambil kebijakan, namun organisasi dan kelompok-kelompok sosial, agama dan budaya yang ada di Gowa yang hari ini masih terkebiri oleh tujuan jangka pendek dan juga kekuasaan.

Bicara kekuasaan tentu saja bicara partai politik. Partai politik sejauh ini hanya menjadi mesin pemilu yang hadir hanya saat pemilu berlangsung. Mereka (partai politik) alpa ketika masyarakat membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi, ketika masyarakat membutuhkan kelompok yang peduli pada masalah-masalah yang dihadapinya. Sedangkan merekalah yang menyodorkan pemimpin, merekalah yang mengkader calon-calon pemimpin. Setidaknya, ketika calon yang mereka sodorkan terpilih, mereka (partai politik) turut serta bersama-sama masyarakat mengevaluasi pemimpinnya.

Kamis, 31 Juli 2014

MEREFLEKSI MEDIA DAN LEMBAGA SURVEI


   Media merupakan satu dari pilar demokrasi. Media berpihak pada kebenaran bukan pada pribadi maupun kelompok tertentu. Media mengabarkan fakta yang berimbang bukan berita opini yang menyesatkan. Begitupun lembaga survei, keberadaan lembaga survei sangat potensial untuk menciptakan pemilu bersih, jujur dan adil. Namun begitu, media dan lembaga survei sama-sama potensial untuk mempermainkan maind side masyarakat dan menciptakan konflik. Itu juga yang kita rasakan di detik-detik rangkaian pilpres 2014.
   Saya teringat kritikan Direktur LAPAR Sulsel beberapa waktu yang lalu, bahwa politisi kita lebih percaya lembaga survei dibanding Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dengan kasat mata hari ini. Bagaimana seorang calon tidak lagi menunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU, namun berpatokan dari hitung cepat lembaga survei yang ada. Tak ayal, masing-masing calon memproklamirkan diri sebagai pemenang pemilu. Seolah tidak ada persoalan dengan kebingungan masyarakat menyikapi hasil pemilu, uforia kemenangan pun sudah dilakukan masing-masing calon sebelum KPU mengumumkan siapa pemenang pemilu. Lagi-lagi, sebagian mediapun bermain, mempermainkan ketidakfahaman masyarakat dengan menampilkan data-data yang tidak diklarifikasi kebenarannya.
  Lembaga survei maupun media sangat potensial untuk mendorong pemilu yang bersih, jujur dan adil. Dengan catatan independensi lembaga survei dan media tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Lembaga survei dan media potensial untuk membantu calon atau kelompok yang ingin mengetahui eletabilitas maupun popularitas mereka sebelum bertarung pada pemilu sehingga dapat memaksimalkan persiapan yang mereka miliki. Bahkan, lembaga survey dan media pun potensial untuk turut serta mendorong pendidikan politik di masyarakat.

Kamis, 10 Juli 2014

Melihat Potensi Mangguliling




Siapa dan Bagaimana Melihat Mangguliling

   Sudah lama saya mendengar tentang mangguliling. Bahkan beberapa kali ada ajakan untuk pergi kesana. Pasalnya air sungai mangguliling sangat mujarab. Beberapa orang menceritrakan, setelah pergi kesana beberapa orang merasa penyakitnya telah sembuh, atau beberapa keluhan yang dirasakan hilang. 

Mangguliling berlokasi disalah satu desa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Awalnya sungai ini sungai biasa, hanya beberapa orang saja yang pergi kesana. Namun cerita demi cerita muncul, kemudian menjadi wacana umum. Saat ini, bukan saja masyarakat Pangkep yang pergi kesana, namun warga dari kabupaten-kabupaten lain di Sulsel datang ke Mangguliling, untuk membuktikan wacana yang berkembang tersebut. 

Mangguliling berpotensi menjadi ajang silaturahmi. Bagaimana tidak, dalam beberapa bulan terakhir pengunjung mangguliling mencapai ribuan orang dalam sehari. Mereka tidak hanya datang untuk mandi-mandi, namun berharap penyakit yang mereka miliki dapat sembuh dengan medium air sungai tersebut. 

Kebanyakan yang datang untuk mandi adalah orang yang memiliki penyakit tahunan, atau mereka yang putus asa karena penyakit yang dideritanya. Hal ini pun menciptakan interpretasi yang berbeda pada beberapa kalangan di Pangkep. Ada yang menganggapnya tahayul, ada yang menganggapnya musrik, namun banyak juga yang menegaskan kebenaran akan kemujaraban air mangguliling. 

Akhir-akhir ini gencar wacana penutupan Mangguliling. Alasan Pemda Pangkep pun bermacam-macam. Salah satunya karena sudah beberapa orang meninggal di mangguliling. Disisi lain hasil observasi dan penelitian dinas kesehatan kabupaten pangkep, bahwa sungai mangguliling tidak mengandung belerang. 

Selasa, 27 Mei 2014

Kasus Intoleransi itu juga Terjadi di Pangkep

Di tahun 2013 kemarin Pangkep tercatat sebagai daerah yang memiliki track record buruk terhadap pluralism dan kebebasan beragama. Walaupun hal tersebut dilakukan hanya oleh beberapa kelompok yang mengatasnamakan Islam tertentu, namun melihat sudah berulangkalinya kelompok tersebut beraksi, memperlihatkan bahwa masyarakat Pangkep, khususnya pemerintah Kabupaten Pangkep memandang persoalan kebebasan beragama secara sebelah mata.

Walaupun persoalan dititik beratkan pada izin bangunan, dan SKB tiga menteri, namun bila ditelaah lebih lanjut, rumah tersebut telah lama berdiri dan juga telah lama menjadi tempat berkumpul jama’ah kristiani untuk beribadah.

Persoalan kemudian muncul ketika sekelompok Islam puritan bermunculan. Lama kelamaan mereka juga mendapatkan posisi yang cukup strategis dimata pemerintah. Tidak hanya berhenti disana, merekapun menggandeng kelompok-kelompok dan organisasi yang melanggengkan status quo, posisi mereka tergantung pada seberapa besar keuntungan yang mereka dapat.

Kelompok ini kemudian menyatukan diri dan membentuk aliansi. Satu hal yang jelas dari mereka, bahwa sikap mereka dalam memandang Islam. Islam bagi mereka adalah satu-satunya kebenaran. Rumah ibadah yang berkedok tempat tinggal bagi mereka adalah suatu kesalahan besar. Dasar mereka adalah SKB tiga menteri, walaupun mereka tidak memahami ruh dari lahirnya SKB Tiga meteri tersebut. Disatu sisi adalah persoalan IMB, kemacetan dan ketentraman disekitar daerah tersebut.

Hal ini mereka ungkapkan disela-sela diskusi yang kami buat. Ironisnya, diskusi demi diskusi yang ada ternyata tidak membuka mata mereka. Bahwa Islam adalah satu-satunya kebenaran, benar-benar mendarah daging di otak dan hati mereka sehingga menutup kebenaran yang datang dari luar mereka. Bahwa kemudian banyak masjid yang tidak memiliki IMB, atau pengajian demi pengajian yang dilakukan dari rumah ke rumah umat muslim tidak mereka anggap sebagai pelanggaran.

Pangkep memang memiliki sejarah kecil terkait penerapan syariah Islam. Bahwa Pangkep pernah memiliki surat edaran Bupati tentang Desa percontohan syariah Islam, itu benar adanya. Pangkep juga pernah menjadi lokasi strategis bagi tumbuh berkembangnya KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam), itu juga benar.

Entah karena beberapa persoalan-persoalan itu atau bukan, namun data BPS Kab. Pangkep 2013 tidak menyertakan informasi terkait penduduk beragama dan juga jumlah tempat ibadah. Atau mungkin karena FPI (Fron Pembela Islam) yang mulai tumbuh dan menancapkan taringnya di Kabupaten Pangkep, sehingga informasi akan heterogenitas penduduk Pangkep juga tidak dapat diakses publik. Ah, entahlah...!

Jumat, 23 Mei 2014

Untuk Siapa Perda Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Pangkep?

Setelah beberapa bulan tak ada kabarnya, perda kawasan tanpa rokok itu ternyata telah disahkan oleh DPRD Kab. Pangkep akhir tahun 2013 kemarin. Menariknya, perda ini sebenarnya mendapat penolakan dari banyak pihak yang berpendapat, bahwa begitu banyak persoalan di Pangkep yang perlu dikawal dibanding mengurusi urusan rokok yang kurang bermutu.

Kehadiran perda ini terkesan dipaksakan. Sosialisasi dan pembahasannya pun tidak begitu terbuka sehingga dapat diakses masyarakat banyak. Tak sedikit masyarakat yang menilai, bahwa perda ini hanya akan menguntungkan kelompok tertentu saja. Kecemasan dan argumentasi berbagai pihak ternyata tidak menghalangi diputuskannya Perda.

Sudah menjadi tugas DPRD untuk menelorkan produk UU. Namun, jauh lebih penting dari itu adalah subtansi dari aturan yang akan dikeluarkan. Mengingat DPRD adalah wakil rakyat, seharusnya aturan yang dibuat merepresentasikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu saja.

Tak kalah pentingnya juga adalah pengawasan dari aturan yang telah dibuat. Sejauh mana aturan yang telah ditetapkan berjalan efektif sebagaimana seharusnya. Hal inipun penting, mengingat salah satu tugas DPRD yaitu melakukan pengawasan.

Hal ini membuktikan bahwa buah reformasi tidak serta merta membawa angin segar bagi kesejahteraan rakyat. Lembaga DPR yang diharapkan menjadi tumpuan bagi masyarakat ternyata cenderung dijadikan ajang oleh sang wakil untuk kepentingan pribadi.

Tak ayal, kursi empuk DPR serta fasilitas dan tunjangan yang diberikan menjadi rebutan banyak orang. Kursi tersebut tidak gratis, butuh ratusan hingga milyaran juta rupiah untuk mendudukinya. Maka jangan heran, kalau uang yang sejatinya diperuntukkan bagi rakyat salah sasaran, itu bukan tidak disengaja, namun modal yang digunakan untuk menduduki jabatan DPR harus dikembalikan.

Semoga hati kecil saya tidak benar, kalaupun benar harganyapun mungkin tidak milyaran. Ah, mari kita sama-sama berdoa saja, mudah-mudahan perda kawasan tanpa asap rokok yang ada di Kabupaten Pangkep ini bukan salah satu upaya mengembalikan modal anggota DPR atau untuk modal maju kembali menjadi anggota DPR. Mengingat anggaran untuk membuat perda saja tidaklah murah. Disamping itu, perda seperti ini butuh fasilitas-fasilitas yang memungkinkan untuk dibangun demi mendukung program kawasan tanpa rokok. Kalau saya tidak salah, fasilitas tersebut juga akan dibangun dengan menggunakan uang rakyat, baik rakyat yang setuju maupun yang tidak setuju dengan perda ini, bahkan juga rakyat yang tidak merokok sekalipun.

Minggu, 29 Desember 2013

Jalan Industri Vs Jalan Kampung

Jalan ini hampir saban hari penulis lewati terutama sejak tahun 2010 yang lalu. Setiap hari pula penulis berpapasan dengan mobil-mobil perusahaan tambang, dari perusahaan tambang semen, marmer dan juga sirtu.
Jalan ini memotong jalan poros yang menghubungkan kota Makassar dengan daerah-daerah lain di pulau Sulawesi. Tepatnya di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. Menurut warga setempat, sekitar 30 tahun yang lalu jalan ini tidak jauh berbeda dengan jalan kampung-kampung lainnya, tidak beraspal dan tidak berbeton, bahkan lebarnyapun tidak seperti sekarang yang mencapai 6 sampai 7 meter. Namun sejak Tonasa melebarkan sayapnya dari Tonasa I ke Tonasa II kampung ini pun mendadak jadi “kota baru” di Pangkep. Kendaraan roda dua, empat, hingga 18 hampir saban hari melewati jalan ini dengan jumlah yang tidak sedikit.
“Dulu ini jalan kecil hanya ada tanah dan batu-batu kecil di atasnya. Sejak tonasa masuk dan menambang disini jalan ini selalu bagus dan semakin lebar.” Ungkap Aty / 50 tahun, warga kampung sapanang.
Setiap hari pekerja dari puluhan perusahaan tambang lalu lalang melewati jalan ini. demikian halnya dengan mobil-mobil pengangkut material dan hasil tambang, sangat akrab dijumpai bila kita berada di sekitar jalan ini. Selain mobil dan pekerja tambang, jalan ini juga merupakan akses utama masyarakat sekitar tonasa II, masyarakat dari beberapa kampung di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kecamatan Labakkang, Kecamatan Tondong Tallasa, hingga masyarakat Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci.
Jalan yang menghubungkan tonasa II dengan kota Bungoro ini memiliki kualitas yang tinggi, setiap kali ada kerusakan akan langsung diperbaiki. Karena jalan ini juga menghubungkan Tonasa II dengan dermaga Biringkassi, dermaga utama yang digunakan oleh Tonasa untuk mengirim hasil produksi atau mendatangkan material-material perusahaan.

Selasa, 28 Mei 2013

Taraweang, Bissu dan Tonasa



  Sekilas tidak ada yang unik dari Desa Taraweang, salah satu desa di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Namun, di Desa inilah pernah lahir seorang tokoh yang sangat disegani dan dipercaya sebagai pimpinan adat, khususnya komunitas adat Bissu di Kabupaten Pangkep, almarhum Puang Toa Saidi.
  Komunitas Bissu di Pangkep dipercaya sebagai komunitas adat yang hingga kini mempertahankan tradisi masyarakat suku Bugis dari sejak zaman kerajaan. Kepercayaan yang dimiliki komunitas Bissu adalah juga kepercayaan yang umumnya dimiliki masyarakat suku Bugis. Komunitas Bissu hadir sebagai penjaga tradisi tersebut, sekaligus pelaksana ritual-ritual yang kini sudah jarang dilakukan.
  Entah kapan dimulainya, namun, tempo dulu ritual mappadendang dan mappalili, serta ritual-ritual lain ketika ada nadzar atau hajatan sering dilakukan oleh masyarakat Desa Taraweang. Namun kini, ritual-ritual seperti ini hanya dipusatkan di kecamatan-kecamatan yang ada di Pangkep dan di Bola Ajarang  (tempat tinggal para Bissu yang terletak di Kecamatan Segeri).
  Tak jauh dari Desa Taraweang terletak sebuah perusahaan semen terbesar di Indonesia Timur, PT. Semen Tonasa. Sumbangan Tonasa kepada masyarakat Desa Taraweang pun tak sebatas semen, namun alokasi dana CSR (corporate sosial responciblity), PKBL (program kemitraan bina lingkungan), hingga debu, gemuruh suara bom, dan pencemaran lingkungan. Sehingga tak jarang masyarakat Desa Taraweang melakukan hearing, dialog, hingga aksi, menuntut ganti rugi atas pencemaran yang mereka terima dari aktifitas tambang Tonasa.
 Hal ini menyebabkan suka duka dirasakan masyarakat Desa Taraweang. Disatu sisi Tonasa membawa kemajuan dalam berbagai hal, disisi lain masyarakat menghadapi masalah yang tak pernah pudar. Persoalan debu sebenarnya telah dipersoalkan sejak keberadaan Tonasa, namun hingga hari ini persoalan itu tak pernah tuntas. Bahkan, Pemda pun terkesan tidak sanggup memberikan solusi. Hal ini terbukti dimana CSR dan PKBL yang diberikan Tonasa pada masyarakat sekitar tambang seringkali tidak menyentuh persoalan utama masyarakat.
  Desa Taraweang terletak sekitar 10 kilo meter di sebelah utara ibu Kota Pangkajene. Desa yang memiliki luas 9,91 km persegi ini dulunya adalah sebuah gallarang dengan nama Taraweang Roman. Namun sejak tahun 70-an khususnya di masa orde baru, Taraweang Roman kemudian ditetapkan sebagai Desa dengan nama Desa Taraweang. Taraweang sendiri menurut beberapa sumber diartikan sebagai taraweh, sedangkan roman sendiri berarti semak. Sebagaimana penuturan Kepala Desa Taraweang, Abd. Majid Rammang.
  Kepergian Bissu Saidi meninggalkan banyak kecemasan, selain persoalan kharismatiknya menjaga tradisi suku Bugis, Bissu Saidi juga menjaga siklus kehidupan dari pesan-pesan kehidupan yang selalu diberikannya. Salah satu pesan kehidupan yang pernah disampaikan Bissu Saidi, ketika alam tidak lagi dikelola dengan arif, penuh keserakahan, dan penguasa (pemerintah) tidak lagi memperhatikan masyarakat kecil/lokal, maka tunggu saja bencananya.
  Melihat aktifitas Tonasa dan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Pangkep, pesan Bissu Saidi penting untuk dijadikan acuan. Sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada di Pangkep tidak hanya mengambil apa yang telah disediakan alam untuk manusia, namun menjaganya supaya dapat terus bermanfaat dan tidak justru menjadi bencana bagi mahluk hidup khususnya yang ada disekitar lokasi tambang.

Kamis, 28 Maret 2013

LIBIDO DESENTRALISASI

Oleh: Mujib
 
  Fakta bahwa desentralisasi memberikan perubahan bagi praktek demokrasi, khususnya di tingkat lokal nampaknya tak perlu diragukan. Desentralisasi memberikan keleluasaan bagi rakyat di daerah untuk memilih pemimpinnya sendiri. Desentralisasi juga memberikan keleluasaann bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan demi mengembangkan daerahnya sendiri. Namun, bahwa desentralisasi membawa efek kejenuhan bagi rakyat di daerah juga menjadi kenyataan yang tak dapat dipungkiri.
  Kejenuhan itu bukan lantaran tidak dapat memilih pemimpin secara langsung di daerah. Atau karena porsi partisipasi politik yang dimiliki rakyat di daerah. Namun lebih pada aspek perubahan dari janji-janji politik, dari sekian banyak pemimpin yang telah mereka pilih secara langsung, yang tak kunjung jadi kenyataan.
  Idealnya, praktek desentralisasi memberikan banyak pendidikan politik bagi rakyat ditingkat lokal, karena porsi pemerintahan yang cukup besar dimiliki oleh pemerintah daerah otonom. Kesempatan yang tidak didapatkan di era orde baru. Dimana partisipasi politik rakyat bisa dikatakan sangat memprihatinkan (semua aspek kembali ke pusat, termasuk diantaranya pendapatan asli daerah (PAD), pendistribusiannya ditentukan oleh pemerintah pusat, yang terkadang tidak kembali ke daerah. Itulah kenapa kebijakan yang ditentukan pusat terkadang jauh dari apa yang diharapkan rakyat di daerah. Karena kebijakan diambil secara sepihak dan satu arah). Sehingga dapat dikataan, era reformasi adalah euforia karena terbebas dari kungkungan demokrasi satu arah tersebut.
  Setelah 32 tahun demokrasi berlangsung dengan tanpa kontrol. Keadilan dan kesejahteraan hanya berputar pada sekelompok orang yang dari awal telah memiliki bergening position massif secara politik. Maka di era reformasi perubahan ke arah perbaikan mulai menampakan diri, ditandai dengan perkembangan praktek berdemokrasi. Otonomi daerah (otoda) adalah salah satu dari buah reformasi tersebut. Pusat membagi kewenangannya dengan daerah. Bahkan setiap daerah otonom diberikan keleluasaan untuk mengelola anggarannya sendiri, tanpa campur tangan pusat.
  Disatu sisi desentralisasi memberikan pendidikan politik di masyarakat, karena partisipasi politik yang rakyat miliki semakin meningkat di era ini. bahkan sangat memungkinkan rakyat turut serta dalam menentukan baik buruknya daerah secara langsung.

Jumat, 04 Januari 2013

MENGAWAL DEMOKRASI SUBTANSIAL; Refleksi Tiga Tahun Sekolah Demokrasi Pangkep


Oleh: S. Mujib


  Secara umum demokrasi dikenal sebagai sistem pemerintahan yang kini dianut di Indonesia. Dalam perjalanannya demokrasi mengalami dialektika pemaknaan yang semakin menunjukkan sisi positif. Itu tak lepas dari peran empat pilar demokrasi yang langsung maupun tidak langsung menentukan arah dan perkembangan demokrasi. Ketika salah satu dari mereka tidak konsisten dengan arah dan tujuan demokrasi, maka demokrasi hanya akan jalan di tempat dan mengalami kemunduran.
  Empat pilar demokrasi tersebut yang pertama adalah Cipil Society atau masyarakat sipil. Cipil society sendiri terbagi-bagi atas berbagai kalangan, kalangan media dan lembaga-lembaga baik keagamaan, kemahasiswaan, ekonomi, sosial, budaya, atau lembaga apa saja yang tidak menerima gaji dari negara termasuk dalam pilar Cipil society.
  Kedua Pemerintah atau aparatus negara. Mereka menerima gaji dan mendapat fasilitas negara dalam setiap melakukan aktifitasnya. Boleh dikata merekalah yang lebih berperan dalam proses demokrasi karena merekalah pelaksana pemerintahan. Ketiga partai politik. Partai politik memiliki tugas memberikan pendidikan politik di masyarakat dan melakukan kaderisasi yang siap menjadi aktor-aktor politik. Namun tak sedikit wacana yang berkembang bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik, jalan di tempat. Justru yang ada adalah kerja musiman atau bergerilya mencari calon-calon yang mapan secara politik. Pilar keempat adalah pengusaha. Selama ini pengusaha sangat erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan baik di pusat maupun daerah. Maka sangat tidak mungkin memisahkan kekuasaan dengan perkembangan usaha di tanah air. Karena seringkali, mereka yang berada dibalik kesuksesan politik adalah juga pengusaha.
  Idealnya empat pilar tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya untuk menciptakan tatanan demokrasi yang diharapkan. Demokrasi yang memberikan pemenuhan, keadilan dan tentunya kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

Sabtu, 22 Desember 2012

Krisis Air di Tengah Hamparan Hutan Lindung dan Karst


Oleh: S. Mujib


Siapa yang tidak mengenal air? Jawabannya tentu tidak ada. Dari sejak kita lahir sampai nanti kita mati, air menjadi bagian tak terpisahkan. Air juga adalah konsumsi sehari-hari. Selain untuk diminum, air juga digunakan untuk memasak, mandi, mencuci, dan seterusnya. Bisa dikatakan, hampir semua hal yang dilakukan manusia berhubungan dengan air.
Namun pernahkah kita mengalami kekurangan air? Merasakan sulitnya mendapatkan air untuk konsumsi sehari-hari? Hal tersebut dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Pangkep. Ironisnya itu terjadi ditengah-tengah hamparan hutan lindung dan karst yang membentang di salah satu daerah kaya akan sumber daya alam ini.
$$$
Bagi sebagian besar masyarakat Pangkep, kekurangan air menjadi rutinitas tahunan. Bila musim kemarau tiba masyarakat lalu lalang membawa jirigen atau ember untuk mengangkat air. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih biasanya masyarakat mengambil dari tempat penampungan air bantuan pemerintah maupun swadaya.
Di beberapa tempat di Pangkep, persoalan air berbeda-beda tingkat kesulitannya. Untuk keperluan mencuci biasanya masyarakat mengambil dari sumur-sumur yang tidak kering, itupun hanya beberapa sumur saja dalam satu kampung. Di Desa Bontomanai Kecamatan Labakkang misalnya, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, karena walaupun dapat menggali sumur, namun airnya asin, bahkan bercampur dengan kerak. Sebagaimana diungkapkan Kepala Desa Bontomanai, Andi Pallawa Ruka, “Airnya asin, masyarakat hanya mengandalkan air bantuan yang diberikan pemerintah maupun lembaga seperti PNPM. Karena tidak ada pilihan lain, airnya asin, tidak dapat dikonsumsi. Makanya jangan cari jamban disini.” Ungkapnya saat dialog dengan peserta sekolah demokrasi Pangkep beberapa waktu yang lalu.
Di sebagian kecamatan Pangkajene, seperti kelurahan Sibatua, tidak jauh berbeda dengan Bontomanai, airnya juga asin. Kalaupun ada sumur, masyarakat menggunakannya untuk keperluan mencuci dan keperluan lain yang tidak berhubungan dengan minum. Seperti diungkapkan Ade, seorang Ibu rumah tangga di kelurahan Sibatua, “Saya mengambil air dari sumur yang ada di MTs MDIA karena sumur di samping rumah tidak ada lagi airnya. Saat musim kemarau seperti sekarang ini banyak sumur kering.” Ungkapnya. Adepun menambahkan, “kalo untuk keperluan minum kami beli, ada air bantuan pemerintah namun jumlahnya terbatas. Sedangkan air sumur tidak dapat diminum karena asin”, tambahnya.

Selasa, 17 Juli 2012

PENYELEMAT ITU BERNAMA SANRO PAMMANA


_ Mujib _

“Di zaman modern yang kian mengagungkan akal, dan di tengah-tengah program kesehatan gratis yang digalakkan pemerintah, masyarakat Pulau Karanrang Kab. Pangkep lebih memilih seorang dukun anak dibanding tenaga medis apabila sedang melahirkan. Disamping karena kepercayaan akan mahluk gaib, ada juga soal pelayanan yang maksimal.”

Minimnya pelayanan kesehatan yang banyak terjadi di daerah kepulauan tidak lantas membuat masyarakat tidak dapat hidup sehat, atau melahirkan anak-anak mereka dengan lancar. Sebagaimana di pulau Karanrang, terdapat banyak Sanro Pammana yang justru dipercaya masyarakat untuk membantu proses melahirkan hingga perawatan setelah melahirkan.
Sanro Pammana atau dukun beranak seperti dewa penolong bagi masyarakat di pulau Karanrang. Sanrolah yang membantu ratusan ibu melahirkan dan menyelamatkan bayi yang baru lahir di satu dari 115 lebih pulau di Kab. Pangkep tersebut. Rohani, 25 Tahun, adalah satu dari Ibu di pulau karanrang yang menggunakan jasa sanro saat melahirkan anak pertamanya.
Keberadaannya yang cukup banyak juga mempermudah masyarakat untuk berinteraksi. Bahkan, masyarakat tidak perlu repot-repot ke Pustu atau Puskesmas, cukup di rumah, Sanrolah yang datang ke rumah-rumah ibu yang akan melahirkan. Selain itu, Sanro lebih lengkap, lengkap dengan “Pattui-pattuina” (Doa), ungkap Yuhar seorang Tokoh Pemuda dari Pulau Karanrang. "Soal melahirkan masyarakat lebih memilih Sanro dibanding Bidan, bahkan perbandingannya bisa mencapai 7 banding 3, Karena kebanyakan masyarakat masih percaya bahwa saat ada yang melahirkan ada mahluk pemangsa bayi berkeliaran (parakang), dan hanya Sanro yang faham soal itu”, tambah Yuhar.
Hal lain yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih memilih Sanro pammana adalah soal tariff, apabila dibantu seorang Bidan yang dilakukan di rumah, satu kali melahirkan bisa sampai 500-700 ribu. Sedangkan Sanro tidak memasang tariff, dia ihlas dengan pemberian seorang. Menurut aktifis LSM Pangkep, Ibnu Hajar, hal tersebut wajar saja, “yang menyebabkan masyarakat memilih dilayani di rumah dibanding ke puskesmas atau pustu yang ada khususnya di pulau, adalah soal sarana dan prasarana yang kurang memadai”, ungkap Ibnu yang juga alumni Sekolah Demokrasi Pangkep ini.
Seorang Sanro biasanya menerima upah sekitar 50-300 ribu per satu kali membantu ibu melahirkan. Namun begitu, Sanro juga melihat kondisi ekonomi keluarga yang sedang dibantunya. Apabila keluarga yang sedang dibantunya kekurangan secara ekonomi maka seorang Sanro pammana biasanya menerima upah tidak sampai seratus ribu. “kalau yang dibantu kekurangan, kadang juga 50 ribu”, Ungkap Batari salah seorang Sanro Pammana di Pulau Karanrang. Namun begitu ada tarif khusus bagi anak pertama, mengingat kesulitan yang dihadapi dibanding anak kedua dan seterusnya. “kalau anak pertama biasanya 250 atau 300 ribu, karena agak susah” tambah Batari.
Begitupun soal waktu, dalam satu kali membantu orang melahirkan seorang Sanro pammana biasanya merawat bayi dan ibunya selama 7-13 hari. Dibagi untuk merawat Ibu dan bayi. Perawatan untuk ibu biasanya selama 3 hari, dan sang bayi sampai ritual “ assalama’ ” atau turun mandi, berkisar antara 7-10 hari. Dalam rentan waktu itu, Sanro memijat dan melihat perkembangan Ibu dan bayinya, bahkan tidak jarang seorang Sanro pammana harus menginap di rumah orang yang dibantunya.