Wakil Rakyat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pangkep

Demokrasi mengandaikan rakyat memilih wakilnya untuk duduk di kursi parlemen. Wakil rakyat yang terpilih diharapkan mampu menyuarakan dan mewakili suara dan kebutuhan rakyat yang memilihnya. Namun, duduknya orang-orang terpilih sebagai wakil rakyat tersebut, dalam realitasnya tidak begitu efektif untuk menjawab persoalan rakyat. Karena wakil rakyat yang dielu-elukan sebagai representasi rakyat, minimal ditingkat dapilnya, seringkali terjebak pada persoalan-persoalan pribadi dibanding mengedepankan upaya untuk mendorong kesejahteraan bersama.

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seharusnya membuka peluang terjaminnya rakyat dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Mengingat DPRD adalah juga anggota masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat yang lain yang kemudian duduk sebagai wakil rakyat, dan memiliki kewenangan untuk mengawal setiap kebijakan yang ada.

Rumadi, Pancasila sudah Final

Membincangkan lagi ideologi negara sama saja buang waktu. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang sudah final. Itulah petikan kata-kata yang disampaikan Rumadi, dari Wahid Institute Jakarta, saat menyampaikan materi dalam Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan Kedua, Sabtu, 21/04/2012, di Pangkep.

Menurut Rumadi, Orang islam pada masa awal kemerdekaan, mereka lebih memilih mengorbankan ego keIslamannya, dan lebih memilih hidup berbangsa, sehingga mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara. Namun dalam sejarahnya, bahkan sampai saat ini ada saja kelompok Islam yang ingin mengungkit persoalan ini, dengan mencoba memaksakan Islam untuk dijadikan ideologi negara.

Sedangkan menurut Rumadi juga, menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi justru mendegradasi makna Islam itu sendiri, islam hanya akan menjadi arena politik, untuk merebut dan menduduki kekuasaan saja, bahkan sebagai arena transaksi. Seharusnya Islam menjadi pedoman hidup, menjadi bekal untuk menjalani hidup setelah mati.

Peserta sendiri mengungkapkan kegalauannya melihat kondisi di daerahnya. Bahkan menurut Irwan (salah satu peserta) Pangkep pernah menjadi ujung tombak penegakan syariah Islam di Sulsel. Menurutnya, kelompok KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam), setelah mereka gagal di Bulukumba mereka mencoba untuk menggelindingkan bola panas tersebut ke Kabupaten Pangkep. Bahkan sudah ada dua desa yang sempat menjadi desa percontohan syariah Islam, Desa Tompobulu dan Desa Salemo. Namun, keinginan tersebut jalan ditempat setelah Bupati Pangkep (Alm. H. Syafruddin Nur) yang waktu itu mendukung penegakan syariah Islam di Pangkep meninggal dunia.

Inclass Sekolah Demokrasi Pangkep ini adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan Sekolah Demokrasi yang terlaksana atas kerjasama Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta, dan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel.  

DEMOKRASI SEMU

Aturan demi aturan telah di keluarkan untuk mendukung demokratisasi di pusat maupun daerah. Kegiatan demi kegiatan juga telah dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokrasi. Bahkan pengawasan terhadap segala praktek dari prosedur demokrasi-pun telah dilaksanakan dengan sangat baik. Namun semua terkesan semu, ketika kita melihat realitas yang terjadi dibalik prosedur demokrasi yang telah berlangsung. Praktek korup, dan penodaan terhadap nilai-nilai demokrasi sesungguhnya selalu hadir disela-sela prosedur demokrasi yang dilakukan, bahkan subtansi demokrasi yang dituju sesungguhnya sangat jauh dari yang diharapkan.