Ahok: UU Pilkada Sandra Petahana

WD - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik peraturan yang mewajibkan petahana untuk cuti. Menurut Ahok, cuti adalah hak.

"Undang-undang memaksa (cuti). Itulah, saya menanyakan kok ada keluar undang-undang yang menyandera seorang petahana?" kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/8/2016).

Apalagi menurut Ahok, banyak yang menilai tiap kerjanya menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 ini sebagai pencitraan. Padahal, kata dia, seorang petahana wajib bekerja melayani warganya. Justru akan aneh, bila seorang petahana dilarang bekerja karena akan dianggap sebagai kampanye terselubung.

Mereka Tidak Lagi "Berambisi" Saat Tahapan Pilkada Dimulai

WD - Mungkin masih hangat dalam ingatan kita, kabar tentang sejumlah nama yang menyatakan minat untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Mereka rajin bersafari, bertemu warga dari daerah satu ke daerah lain. Beberapa partai politik kemudian mulai membuka pendaftaran dan seleksi untuk menjaring calon gubernur (cagub). Tokoh-tokoh itu pun mendaftar ke hampir semua partai yang membuka penjaringan. Namun, saat tahapan pilkada akan dimulai, nama-nama mereka mulai meredup, bahkan menghilang. Kegiatan mengunjungi warga yang dulu mereka lakukan sudah tidak ada lagi.


Rabu (3/8/2016) lalu, tahapan Pilkada DKI resmi dibuka. Siapa saja yang ingin maju sebagai calon independen sudah bisa datang ke kantor KPU DKI di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan data KTP sebagai syarat dukungan.

Berikut adalah beberapa nama yang dulu berambisi jadi cagub DKI dan mempunyai agenda rutin bertemu warga, tetapi kini rutinitas itu menghilang.

5 Pemimpin Negara ini Terkenal Korupsi

WD - Korupsi bisa dikatakan sebagai ‘penyakit’ yang tak pernah bisa disembuhkan. Rasanya hampir semua negara pasti pernah mengalami kasus korupsi. Terlebih, di kalangan politikus atau orang-orang ‘kelas atas’.

Sungguh benar kata bijak, bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Cenderung disalahgunakan, apalagi bila orang yang berkuasa tidak memiliki itikad baik untuk untuk memberikan kebaikan pada semua orang.

Pemimpin Negara pertama adalah Joseph Estrada (Filipina). 

Keterlibatan Joseph Estrada dalam kasus korupsi sebenarnya sudah tercium jauh sebelum ia terpilih menjadi presiden. Sayangnya pada saat itu belum ada bukti yang kuat terkait dugaan ini. Sementara itu, Estrada dengan jeli menyuarakan akan mengurangi angka kemiskinan di Filipina. Siapa yang menyangka berkat kampanye tersebut ia berhasil unggul dalam pengambilan suara.

Siapa Saja yang Tak Disarankan Maju dalam Pilkada DKI, Hasil Survei UI Menyebut Tiga Nama

WD - Laboratorium Psikologi Politik UI juga merilis hasil survei opinion leader untuk kategori yang paling tidak direkomendasikan untuk maju dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017.

Posisi pertama yang paling tak direkomendasikan oleh pakar adalah Yusril Ihza Mahendra yang dipilih oleh 43,8 persen responden. Selanjutnya, di posisi kedua adalah Sjafrie Sjamsuddin, yang dipilih oleh 17,33 persen responden. Ketiga adalah Sandiaga Uno yang dipilih oleh 29,78 persen responden.

Prof. Nasaruddin Umar: Jihad itu Menghidupkan, Bukan Membunuh

WD - Radikalisme yang mengatasnamakan Agama, Jihad dan Tuhan seharusnya bukan sebuah upaya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hal tersebut disampaikan Professor Nasaruddin Umar dalam kegiatan dialog yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Forum Komunikasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten.

Menurut Nasaruddin Umar, jihad seharusnya untuk “menghidupkan” bukan membunuh orang.

"Jihad itu menghidupkan manusia, ketika ada jihad yang membunuh orang, maka hal itu bukan jihad," ujar Nasaruddin Umar.

Gus Mus; Banyak Ustadz Hanya Bermodal Browsing Google Ceramah Kemana-mana

WD - KH A Mustofa Bisri (Gus Mus) meminta kepada umat muslim pada umumnya untuk belajar ilmu agama dengan guru yang jelas, seperti halnya belajar atau mengaji di pondok pesantren.

“Di pesantren ada kiai atau ustadz yang mempunyai pengetahuan agama yang cukup serta punya rujukan yang jelas; bersandar Al-Qur’an dan Hadits. Jangan sampai belajar agama hanya mengandalkan google, nanti bisa menyesatkan,” ucap Gusmus.

Ia menyampaikan hal itu pada acara halal bihalal Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Kaffah (P4SK) di halaman Pondok Pesantren Arrobany Darunnaim Lungge Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam.

Paus Fransiskus: Salah Jika Mengidentifikasikan Islam dengan Kekerasan

WD - Ketika banyak media disibukkan dengan isu terorisme, bahkan tidak sedikit diantaranya yang mengidentikkan terorisme dengan agama tertentu. Lain halnya dengan Paus Fransiskus, dihadapan wartawan dia mengatakan, adalah perbuatan yang salah jika mengidentifikasi Islam dengan kekerasan dan ketidakadilan sosial.

"Menurut saya tidak benar bahwa Islam identik dengan kekerasan. Itu tidak benar," ujar Paus Fransiskus seperti dikutip The Guardian, Senin (1/8/2016).

Hal tersebut disampaikannya di dalam pesawat kepausan usai kunjungan lima harinya ke Polandia. 

Sebelumnya wartawan juga mempertanyakan terkait peristiwa pembunuhan seorang pastor di Gereja Saint-Etienne-du-Rouvray, Prancis pada 26 Juli lalu. Pastor Fr Jacques Hamel. Sementara Teroris ISIS mengaku bertanggung jawab atas teror keji tersebut.

Lindungi Buruh, Perjelas dan Perkuat Regulasi Buruh

WD - Persoalan buruh di Indonesia seharusnya bisa diurai dengan regulasi yang jelas dan berpihak pada buruh, sebagaimana petani Thailand dan Jepang yang mendapatkan proteksi dari pemerintah mereka. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama, Sukitman Sudjatmiko.

"Persoalan perburuhan saat ini selain perjuangan dan kondisi hak normatif yang terus dilanggar oleh pengusaha adalah buruh Indonesia menghadapi persoalan perburuhan. Kalau kita petakan, ada sekitar lima persoalan," kata Sukitman di Jakarta, Ahad (31/7).

Pertama, persoalan ekonomi kapitalisme digital. Kedua terkait penerapan teknologi informasi digital yang berimbas pada hubungan kerja lebih fleksible dan menyebabkan posisi tawar buruh terhadap pemilik teknologi menjadi lemah sehingga hak-hak normatif buruh terlanggar. Ketiga, implementasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang secara prinsip, pemerintah Indonesia tidak melindungi buruh.