Bissu; To Panrita yang di-“abaikan”

Acapkali budaya diabaikan dalam pengambilan kebijakan ditingkat pengambil kebijakan kita, baik di pusat maupun daerah. Budaya hanya menjadi hiasan bibir di masyarakat, bahkan hanya menjadi buah bibir para politikus yang hendak maju dalam pilkada untuk mendapatkan suara, atau menjadi senjata pemerintah untuk memperbaiki citranya di depan rakyatnya.

Ada yang menarik dari kunjungan peserta Sekolah Demokrasi Pangkep Angkatan Pertama di komunitas adat Bissu beberapa waktu yang lalu. Selain diberikan pesan-pesan tentang kondisi Pangkep oleh Puang Toa Bissu Saidi, peserta juga di minta untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi khususnya ditingkat lokal Pangkep.

Menyoal Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pangkep

Untuk Siapa Pengelolaan Sumber Daya Alam di Pangkep? Pertanyaan ini kiranya perlu diajukan lebih lanjut dan ditujukan pada aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam di Pangkep. Bagaimana tidak, pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat Pangkep tanpa terkecuali. Jusru banyak dinikmati oleh beberapa kelompok orang tertentu saja. Sedangkan Pangkep sendiri adalah kabupaten yang sangat kaya akan sumber daya alam.

Mulai dari daerah pegunungan, sampai daerah kepulauan, jumlahnya cukup banyak di Pangkep, bahkan bila dibandingkan dengan daerah lain, masyarakat Pangkep seharusnya jauh lebih sejahtera dibanding masyarakat di daerah lain, “apabila ukurannya adalah sumber daya alam.”

Kecapi; Budaya Masyarakat Sulsel yang Kurang Diperhatikan

Kecapi adalah salah satu budaya tradisional masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satunya yang ada di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Balocci, Kab. Pangkep. Namun, kelompok kecapi tersebut tidak sebesar group band modern sebagaimana yang banyak muncul ditengah perkembangan pergaulan anak muda beberapa dekade terakhir. Karena, sejak di koordinasi dan dibentuk oleh Ininnawa beberapa tahun yang lalu, ternyata hanya satu orang yang bisa memainkan alat kecapi tersebut.

Saat kami datang ke lembaga adat Bulu Parenreng yang ditunjuk oleh pemerintah Desa Tompo Bulu beberapa waktu yang lalu. Kami tidak sempat untuk menemui seniman kecapi tersebut, karena sedang dalam kondisi sakit. Sehingga kami hanya sempat berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Adat Desa Tompo Bulu beserta anaknya di kediaman Beliau.

Memaknai “Berkah” RAMADHAN

Sejatinya bulan Ramadhan adalah bulan penuh Berkah dan Rahmat, begitu ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi. Namun, dalam realitasnya Ramadhan juga menjadikan sebagian masyarakat termarginalkan dan semakin merasa minder sebagai bagian dari orang muslim. Kenapa, karena oleh kebanyakan orang, Ramadhan sering dimaknai sebagai bulan pergantian baju baru, celana baru, penampilan baru dan makanan serba enak yang kadang ada karena dipaksakan.

Ramadhan kali ini, di media kita banyak diberitakan tentang “berkah” dari bulan Ramadhan, yaitu dengan beberapa keluarga kurang mampu yang mendapatkan rumah gratis. Dari pantauan penulis saja, lebih dari tiga rumah sudah menjadi milik warga yang tergolong kurang mampu di Makassar. Seolah-olah, seruan agama untuk membantu fakir miskin di bulan suci inilah tepatnya. Terlepas dari siapa yang mengadakan program rumah “berkah” tersebut, kita disuguhi cerminan masyarakat Islam yang tidak pernah lepas dengan karakter miskin yang selalu butuh bantuan. Mulai dari “bedah rumah,” rumah “berkah”, “minta tolong,” dan masih banyak informasi dari media kita tentang karakteristik bangsa ini yang menegaskan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang identik dengan bantuan.

Pesta Demokrasi dan Uang Receh

Menyoal Pemilukada Pangkep

Pemilukada Pangkep telah dihelat 23 Juni yang lalu dan menetapkan pasangan H. Syamsuddin A. Hamid, SE dan Abd. Rahman Assagaf (Sahabat) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-2015. Pasangan tersebut mengalahkan lima pasangan lain yang turut serta dalam putaran pemilukada Pangkep 2010.

Ada yang menarik dari Pemilukada Pangkep, di saat daerah lain mengalami beberapa kekerasan karena pemilukada, Pangkep menjadi salah satu daerah yang dalam proses pemilukada sampai dengan penetapan pemenangnya, tidak mengalami kerusuhan.

Pertarungan Simbol di Kota Serang

“Nu ngarana jawara eta lain tukang pukul atau tukang kadek, tetapi arti jawara di dieu tukang ngabantu masyarakat nu bener jeung biasana ngamankeun. Jadi singkatan jawara eta adalah jalinan warga aman sejahtera.

(Yang namanya jawara itu bukan tukang pukul atau tukang bacok, tetapi arti jawara di sini adalah tukang membantu masyarakat yang benar dan biasanya memberikan pengamanan. Jadi singkatan jawara itu adalah jalinan warga aman sejahtera)

“Jawara” adalah sebutan sekelompok orang yang memiliki bergening position yang massif, penguasaan ekonomi, sosial, budaya dan jaringan luas di kota Serang, ibukota Propinsi Banten yang baru pada 2007 kemarin disahkan menjadi Provinsi. Jawara juga menjadi simbol sekelompok orang pintar, pesilat dan sompral (blak-blakan) dalam menyampaikan pendapatnya. Sehingga tidak heran siapapun yang bertemu atau berkumpul dengan jawara dalam satu acara formal misalnya, mendengar dan melihat bagaimana Jawara berbicara dengan sangat keras dan blak-blakan bahkan terkesan intimidatif, karena memang seperti itulah jawara.

Menyoal Demokrasi

“Refleksi Demokratisasi di Kabupaten Pangkep Menjelang Pimilukada (Pilkada) 2010”

Refleksi demokrasi di kabupaten Pangkep dalam Dialog Public yang dilaksanakan di aula pertemuan gedung Dharma Wanita pangkep oleh LAPAR Sulsel beberapa waktu lalu, sebagai rangkaian kegiatan Sekolah Demokrasi Angkatan Pertama di kabupaten Pangkep, mengungkap beberapa hal yang menarik untuk di cermati lebih lanjut.

Dari perkembangan wacana demokrasi, soal kesejahteraan menjadi issu utama demokratisasi di Pangkep. Dengan kata lain kesejahteraan menjadi tolak ukur dalam perhelatan demokrasi di Pangkep itu sendiri. Tak luput dari kritikan beberapa peserta yang mengungkapkan masih begitu lemahnya pelayanan public di Pangkep, dengan beberapa indikasi, yang salah satunya adalah masih kurang meratanya tingkat pelayanan di masyarakat.