MENGAWAL DEMOKRASI SUBTANSIAL; Refleksi Tiga Tahun Sekolah Demokrasi Pangkep

  Secara umum demokrasi dikenal sebagai sistem pemerintahan yang kini dianut di Indonesia. Dalam perjalanannya demokrasi mengalami dialektika pemaknaan yang semakin menunjukkan sisi positif. Itu tak lepas dari peran empat pilar demokrasi yang langsung maupun tidak langsung menentukan arah dan perkembangan demokrasi. Ketika salah satu dari mereka tidak konsisten dengan arah dan tujuan demokrasi, maka demokrasi hanya akan jalan di tempat dan mengalami kemunduran.

  Empat pilar demokrasi tersebut yang pertama adalah Cipil Society atau masyarakat sipil. Cipil society sendiri terbagi-bagi atas berbagai kalangan, kalangan media dan lembaga-lembaga baik keagamaan, kemahasiswaan, ekonomi, sosial, budaya, atau lembaga apa saja yang tidak menerima gaji dari negara termasuk dalam pilar Cipil society.

  Kedua Pemerintah atau aparatus negara. Mereka menerima gaji dan mendapat fasilitas negara dalam setiap melakukan aktifitasnya. Boleh dikata merekalah yang lebih berperan dalam proses demokrasi karena merekalah pelaksana pemerintahan. Ketiga partai politik. Partai politik memiliki tugas memberikan pendidikan politik di masyarakat dan melakukan kaderisasi yang siap menjadi aktor-aktor politik. Namun tak sedikit wacana yang berkembang bahwa pendidikan politik yang dilakukan partai politik, jalan di tempat. Justru yang ada adalah kerja musiman atau bergerilya mencari calon-calon yang mapan secara politik. Pilar keempat adalah pengusaha. Selama ini pengusaha sangat erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan baik di pusat maupun daerah. Maka sangat tidak mungkin memisahkan kekuasaan dengan perkembangan usaha di tanah air. Karena seringkali, mereka yang berada dibalik kesuksesan politik adalah juga pengusaha.

  Idealnya empat pilar tersebut harus berjalan sebagaimana mestinya untuk menciptakan tatanan demokrasi yang diharapkan. Demokrasi yang memberikan pemenuhan, keadilan dan tentunya kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan.

  Demi tujuan di atas Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) menyelenggarakan sekolah demokrasi di beberapa daerah di tanah air. Di Sulsel KID bekerja sama dengan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel menyelenggarakan Sekolah demokrasi di kabupaten Pangkep. Sebelum di Pangkep sekolah demokrasi telah juga dilaksanakan selama empat tahun di Kabupaten Jeneponto. Salah satu alasan kenapa Pangkep menjadi daerah penyelenggaraan sekolah demokrasi adalah karena Pangkep salah satu kabupaten tertinggal di Sulawesi selatan.
  Namun ukuran ditetapkannya suatu daerah sebagai tempat diselenggarakannya sekolah demokrasi tidak hanya satu, banyak pertimbangan diperlukan termasuk jauh dekatnya daerah dari ibukota propinsi, yaitu Makassar. Namun yang pasti, sekolah demokrasi diselenggarakan adalah untuk melakukan penguatan praktek-praktek demokrasi ditingkat lokal.

$$$

  Tiga tahun sudah LAPAR bekerjasama dengan KID mengelola Sekolah Demokrasi di Kabupaten Pangkep. Menawarkan konsep demokrasi ideal, dengan asumsi bahwa demokrasi yang berkembang dan berlaku saat ini dalam beberapa prakteknya banyak mendistorsi makna universal dari demokrasi itu sendiri. Seringkali demokrasi yang berjalan terbatas pada aspek prosedural saja. Hal itu dapat diukur dari penyelenggaraan pilkada langsung. Pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi tersebut secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Sekolah demokrasi hadir mencoba memberikan warna dan harapan. Karena demokrasi bukan saja menyangkut aspek prosedural namun juga menyangkut subtansi.

  Dalam perjalanannya sekolah demokrasi menjadi wacana mulai ditingkat bawah hingga pemangku kebijakan. Dampak langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan secara kasat mata. Namun begitu, banyak juga yang harus menunggu hingga beberapa hari, bulan bahkan beberapa tahun ke depan.
  Tujuan ideal sekolah demokrasi  tak lain adalah mencoba membentuk aktor-aktor demokrasi lokal. Diawali dengan proses yang sangat menentukan, yaitu merekrut muda-mudi yang siap di tempa dan siap “tempur”. Salah satu syarat yang juga sangat menentukan adalah peserta harus berdomisili dan tinggal di kabupaten Pangkep.

  Peserta yang diterima adalah peserta yang lolos seleksi. Setelah mereka resmi menjadi peserta selanjutnya peserta diberikan pemahaman, keterampilan dan juga nilai. Tiga tujuaan ini disebut juga sebagai tujuan wajib sekolah demokrasi Pangkep. Dikatakan wajib, karena harus dimiliki semua peserta yang tergabung dalam sekolah demokrasi, baik saat peserta masih berstatus peserta sekolah maupun setelah mereka menjadi alumni.

  Tujuan wajib tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan tujuan dapat terinternalisasi dengan baik oleh seluruh peserta. oleh karena itu, setiap kegiatan yang diselenggarakan memiliki keterkaitan. Artinya, antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lain memiliki hubungan, minimal keterkaitan issu.

  Kegiatan sekolah demokrasi dibagi ke dalam dua item kegiatan, inclass dan outclass. Dalam kegiatan Inclass peserta menerima materi dan diberikan modul sebagai bahan bacaan dan diskusi. Selain itu peserta juga menerima input materi dari narasumber. Dihadirkannya Narasumber adalah untuk memperkaya pengetahuan peserta disamping membahas isi modul. Namun yang utama adalah peserta dapat terbantu dalam memahami dan mendiskusikan maksud dan subtansi modul yang sedang di bahas. Dipandu oleh fasilitator tetap sekolah demokrasi, peserta mengeksplorasi pengalaman yang mereka miliki, baik yang mereka rasakan langsung maupun yang mereka lihat. Namun yang utama, pembahasan modul harus dikaitkan dengan realitas yang ada di sekitar tempat tinggal peserta. 
   Sedangkan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam outclass, seperti dialog publik, dialog dengan pengambil kebijakan, atau dialog dengan pemerintah dan masyarakat di desa-desa, dimaksudkan agar peserta memiliki keterampilan. Diantaranya keterampilan berdialog secara produktif, diskusi dengan tujuan menemukan solusi bersama, dan yang tak kalah penting dari itu adalah peserta memperoleh data dari setiap kunjungan, dialog, dan diskusi yang mereka lakukan. Dimana data-data itu nantinya juga berfungsi menjadi bahan diskusi berkelanjutan antar peserta sendiri atau dengan berbagai pihak. Bahkan data tersebut digunakan peserta sebagai bahan membuat tulisan.

  Secara umum dapat dijabarkan, bahwa kegiatan Inclass dimaksudkan agar peserta mendapatkan penguatan pengetahuan dan nilai, sedangkan kegiatan outclass adalah bagian dari proses pembentukan keterampilan dan internalisasi nilai. Sehingga setelah peserta menjadi alumni, peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diimplemantasikan dalam kegiatan mereka sehari-hari.

Alumni

   Alumni sekolah demokrasi kini tersebar di beberapa daerah di tanah air. Di Sulsel, alumni sekolah demokrasi ada di dua daerah, Jeneponto dan Pangkep. Dapat dikatakan, inilah tantangan terbesar yang dimiliki penyelenggara saat ini. Karena alumni sekolah demokrasi yang nota bene berasal dari empat pilar demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas, selain bernaung dalam lembaga alumni, mereka juga kembali menjalani aktifitas mereka seperti saat sebelum menjadi peserta sekolah demokrasi.  

  Di Pangkep para alumni bernaung dalam Komite Komunitas Demokrasi Pangkep (KKDP). Secara umum KKDP cukup mampu mendimisasi alumni untuk lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Tak sedikit kegiatan yang dilakukan para alumni sebagai bagian dari proses mendorong demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

  Di awal perjalanannya alumni mencoba menghadirkan nelayan, menampung aspirasi mereka dan mewacanakannya. Nelayan-nelayan tersebut merasakan langsung imbas dari ketidak adilan pendistribusian pelayanan yang ada di Pangkep. Walaupun advokasi dari persoalan ini tidak maksimal, namun kegiatan ini adalah kemajuan. Mengingat lebarnya jurang pemisah antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan. Disamping pasifnya kegiatan lembaga-lembaga non pemerintah di Pangkep kala itu.

  Langkah kedua alumni adalah dengan mengajak beberapa pihak yang kompeten membicarakan anggaran. Para alumni menghadirkan beberapa pakar untuk bersama-sama mendiskusikan APBD. Dialog ini dihadiri oleh beberapa elemen Pemda dan DPRD. Selain untuk mengangkat issu anggaran yang pro poor, tujuan dari diadakannya diskusi ini adalah agar masyarakat turut serta mengawasi proses penganggaran yang ada di daerah mereka. Tentu saja ini juga adalah bagian dari proses pembelajaran politik di masyarakat, apalagi disiarkan langsung melalui radio di Pangkep.

  Alumni sekolah demokrasi diharapkan menjadi aktor terbentuknya tatanan demokrasi subtansial di Kabupaten Pangkep. Sekaligus mampu menjadi mediator antara berbagai pilar demokrasi yang ada di Pangkep. Harapan itu akan sia-sia kalau para alumni tidak memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya selama menjadi peserta sekolah demokrasi. Justru saat inilah perubahan itu di depan mata, di tangan alumni sekolah demokrasi. Oleh karena itu, KKDP harus selalu dinamis, demi terciptanya tatanan demokrasi yang lebih baik..!