Berharap Ada Transparansi

Menarik kiranya melihat fakta yang terjadi di Pangkep hari ini. Kab. Pangkep yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari kawasan pulau yang jumlahnya tidak sedikit dan kawasan karts dari mulai kelas yang paling sederhana (kelas III) sampai yang sangat di lindungi (kelas I) ada disini. Namun hal tersebut ternyata tidak membawa dampak positif bagi masyarakat Pangkep secara umum.

Kekayaan alam Pangkep dan pengelolaannya hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Itupun mereka yang punya posisi strategis di Pangkep, atau paling tidak mereka yang mampu membeli kesejahteraan.

Sebagai salah satu asset Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, bahkan tiga unsur sekaligus, Daratan, Laut dan Pegunungan. Bahkan jumlah pulau dan gunungnya terbanyak di kawasan celebes. Seharusnya Pangkep mampu menjadi kabupaten yang memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakatnya.
Ironisnya, dengan adanya PT Semen Tonasa dan perusahaan-perusahaan tambang lain yang yang tidak sedikit jumlahnya, tidak begitu saja mengangkat derajat masyarakat Pangkep dari kemiskinan yang menurut data yang ada, masyarakat Pangkep masuk pada urutan kedua termiskin setelah Jeneponto bila diukur dari pendapatan masyarakatnya perkapita.

Tak ayal, saat ini masyarakat banyak mempertanyakan kembali pengelolaan CSR (corporate social responciblity) yang menjadi kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Pasalnya CSR tersebut dalam pembagiannya terhadap masyarakat sekitar perusahaan tambang tidak transparan. Bahkan banyak dari masyarakat sekitar tambang yang sampai saat ini tidak dapat menikmati kesejahteraan termasuk menikmati aliran listrik. Usut punya usut pengelolaan CSR dipihak keduakan dengan pengalokasian barang yang tidak dinikmati langsung oleh masyarakat setempat. Atau dalam bentuk pemberian kredit pada masyarakat miskin yang akhirnya juga macet. Berbanding terbalik dengan beberapa perusahaan lain di luar Sulsel yang mendistribusikan CSR dalam bentuk beasiswa atau bantuan-bantuan lain pada masyarakat disekitar perusahaan, yaitu 2 persen lebih dari laba bersih perusahaan.

Saat kami berdialog dengan beberapa aparat pemerintah kab. Pangkep, terkesan pemerintah cuci tangan dengan keadaan yang ada. Alasannya karena pemerintah tidak begitu kuat untuk menekan Tonasa sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia. Karena kebijakan Tonasa juga termasuk dari kebijakan nasional. Pemerintah pusat punya andil besar terhadap apa yang dilakukan perusahaan semen Tonasa.

Dapat dikatakan, kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Pangkep tidak begitu saja membawa kesejahteraan bagi masyarakat Pangkep secara umum. Boleh jadi mereka yang punya link-link politik dan kekuasaan saja yang mampu membeli kesejahteraan tersebut. Sehingga yang terjadi mayoritas masyarakat Pangkep yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang hidupnya jauh dibawah standar kebutuhan justru semakin jauh dari kesejahteraan yang diharapkan.

Lalu dimana otonomi pemerintah daerah yang sangat bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Pangkep. Bukankah otonomi daerah dimaksudkan agar daerah mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Kalau yang terjadi justru masyarakat semakin kehilangan akses terhadap sumber daya alamnya sendiri, itu berarti fungsi pemerintah sebagai pelayan terhadap kesejahteraan masyarakat perlu dipertanyakan ulang. Otonomi daerah yang didengung-dengungkan sebagai era kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya, ternyata tidak mampu membawa implikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Pangkep secara umum. (Jib)