Antara Kerja-kerja dan Fungsi Parpol

Dalam UU Partai Politik Tahun 2008, Pasal 10, Ayat 2, poin c dikatakan; Tujuan dibentuknya Partai Politik antara lain untuk membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Realitasnya, banyak partai politik yang memang membangun etika dan budaya berpolitik, namun tidak sedikit diantaranya justru memberikan contoh kurang baik di masyarakat. Sehingga terkesan, politik itu kotor. Hal tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban partai politik yang juga disebut dalam UU ini, bahwa partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik dan menjujung tinggi aspirasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.
Banyak partai politik yang bingung menjelang hajatan demokrasi, sebagaimana pemilu. Sibuk melamar dan memilah seorang tokoh atau pejabat yang akan di jagokan untuk maju dalam pemilihan. Tak jarang, mereka yang kurang PD, menempuh cara lain agar sampai pada hasil yang diinginkan. Sehingga tercipta perilaku yang tidak demokratis dalam prosedur demokrasi.

Asdar Muis, budayawan asal Kab. Pangkep, yang beberapa hari lalu memberikan materi dalam Inclass Jurnalisme dan Demokrasi dalam rangkaian Sekolah Demokrasi Pangkep Angk. II, bercerita soal temannya, yang memintanya untuk masuk dalam satu partai politik, dengan mengatakan “selama ini orang-orang partai membodoh-bodohi masyarakat, dengan memberikan stigma bahwa politik itu kotor bahkan kejam. Padahal berpolitik itu enak.” Namun, Asdar tetap memilih untuk menggeluti perannya sebagai budayawan.

Para pejabat yang telah terpilih, diantaranya tidak sedikit yang kemudian jauh dari agenda partainya. Namun tidak sedikit yang kemudian menjadi ketua partai atau menjabat jajabatan strategis di Partai. asumsi pertama terjadi lantaran partai terkadang mengambil kader politiknya secara dadakan. Sehingga saat sang tokoh telah menaikkan pamor partai tersebut, kemudian tercipta gaap. Asumsi yang kedua, karena partai melihat keberlanjutan sang tokoh yang akan didorong dalam pemilihan yang lebih besar, sehingga mengikatnya atau memasukkannya dalam posisi strategis partai menjadi satu yang harus dilakukan.

Hal tersebut mencuat dalam Diskusi Demokrasi Tematik I, yang diselenggarakan oleh LAPAR sebagai bagian dari proses Sekolah Demokrasi Pangkep Angk.II. Anggreani Amir, salah seorang Anggota DPRD Kab. Pangkep, yang juga Sekretaris Komisi II menegaskan, bahwa memang koordinasi dengan partai yang mengusungnya di dewan masih menjadi problem. “Contohnya kemarin, waktu kami minta ke partai agar mengirimkan utusannya untuk mengikuti seleksi sekolah demokrasi Pangkep Angk. II, ternyata tidak ada juga yang dikirim”. Ungkap Anggi.

Disatu sisi Anggi menegaskan, bahwa memang kebanyakan Parpol masih mengambil jalan pintas dalam mencetak kadernya. Ketika pemilu mau datang, mereka ramai-ramai meminang tokoh masyarakat tertentu untuk maju dalam pemilu. Sehingga yang terjadi, ketika sang tokoh duduk dalam sebuah jabatan, parpol tersebut merasakan manisnya. Bukan lantas mendidik, mengawal dan mencetak kader secara berkesinambungan. Sehingga pendidikan politik mengakar, dibawa sampai dia menjadi seorang pejabat.

Banyak pejabat atau angota dewan yang menjadi pengurus partai secara dadakan. Hal ini sedikit banyaknya mempengaruhi proses demokrasi dalam satu daerah. Karena parpol sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengkaderan, dan pendidikan politik, mengabaikan fungsinya karena kepentingannya untuk maju dalam pemilu dan mendapatkan kemenangan. Secara prosedural memang dibenarkan, namun secara subtansial pendidikan politik tersebut jauh lebih penting daripada hanya mendapatkan kemenangan, apatalagi mengabaikan hak masyarakat sebagai yang berhak menentukan pilihannya sendiri.

Bahkan, menurut Arif Alif (Peserta Sekolah Demokrasi Angkatan II, utusan PPP) saat menjadi narasumber talkshow beberapa waktu lalu mengatakan; banyak partai yang hanya melakukan kerja-kerja musiman. Sehingga pengkaderan yang sejatinya menjadi tugas utama parpol tidak terlaksana.

Senada dengan Arif, Rukmawati yang biasa disapa Kumala mengatakan yang juga salah satu peserta Sekolah Demokrasi Pangkep Angk. II mengatakan, partai politik banyak yang menggunakan cara instan demi tujuannya maju dalam pemilu. Seharusnya sebagai partai politik yang memiliki tugas utama mencetak kader politik. mereka mengawal kadernya mulai dari tidak ada menjadi ada. mulai dari tidak bisa menjadi bisa.

Peran parpol sangat signifikan dalam proses demokratisasi di Pangkep. Sebagai salah satu organ penting, parpol seharusnya menciptakan iklim demokrasi dalam prosedur demokrasi. Bukan sebaliknya, memanipulasi data, mencari kader dadakan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis.